SMA Negeri 1 Ambarawa awalnya bernama SMA Negeri 2 Pringsewu, berdiri pada bulan Juli tahun 1987, dibawah pembinaan SMA Negeri 1 Pringsewu, berdiri diatas lahan hibah dari masyarakat Desa Ambarawa seluas 9.765 m². Diberi nama SMA Negeri 2 Pringsewu karena pada waktu itu Ambarawa masih berstatus desa yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Pringsewu. Penerimaan murid baru yang pertama pada tahun pelajaran 1987/1988 dengan jumlah siswa 80 orang terdiri dari laki-laki 34 orang siswa dan perempuan 46 orang siswa. Pelaksanaan kegiatan belajar dilaksanakan di SMAN 2 Pringsewu dibawah bimbingan 15 orang guru sampai dengan semester 2 yaitu seleseinya pembangunan gedung baru SMA Negeri 2 Pringsewu, yang terdiri dari 1 unit kantor dan 4 lokal ruang belajar serta 1 unit perpustakaan. Untuk pertama kalinya kepala sekolah dijabat kepala SMA Negeri 1 Pringsewu Bapak Drs. Bagaskoro.
Secara berturut-turut yang pernah menjabat kepala SMAN 2 Pringsewu adalah :
  1. Bapak Drs. Bagaskoro ( 1987 – 1989 Pjs.)
  2. Bapak Drs. Suharto ( 1989 – 1994 )
  3. Bapak Drs. Hasferi ( 1994 – 2001 )
  4. Bapak Drs. Suryadi ( 2001 – 2006 )
  5. Bapak Drs. Sugito, SE. ( 2006 – 2009 )
  6. Drs. Moch. Syaifuddin Zuhri (2009-2010)
  7. Drs. Dedi Rajenral (2010-sekarang)
Seiring dengan perkembangan Kabupaten Tanggamus dari 10 Kecamatan menjadi 28 Kecamatan (tahun 2008), maka desa Ambarawa yang tadinya ikut menjadi bagian dari Kecamatan Pringsewu berubah menjadi Kecamatan Ambarawa berdasarkan PERDA nomor 05 tahun 2005 . Dengan demikian SMA Negeri 2 Pringsewu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten tanggamus nomor 426/779/26/04/2007, berubah menjadi SMA Negeri 1 Ambarawa.
Perkembangan selanjutnya pada tahun pelajaran 2008/2009 SMA Negeri 1 Ambarawa ditunjuk sebagai salah satu dari 10 SMA yang ada di Kabupaten Tanggamus menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional. Perkembangan dan kemajuan demi kemajuan yang terjadi di SM A Negeri 1 Ambarawa dapat diikuti dalam profil sekolah ini.

Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Pidana

Kamis


1/AJPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YG MANGAKIBATKAN  KEMATIAN DLM KECELAKAAN LALU LINTAS  DI JALAN RAYA2004
2/AJPROSPEK PENYELESAIAN HUKUM YG DILAKUKAN TERHADAP KASUS PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER DI PERUSAHAAN RAMBI SORFT MENURUT UU NO 19 TH 20022004
3/AJKONSISTENSI PENEGAKAN UU NO 12/DRT/1951 TTG SENJATA API TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA2003
4/AJPELASAKSANAAN INFORMED CONSENT DLM HUKUM KESEHATANJANABADRA
2004
5/AJTINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA TNI DI KOREM 061/SURYAKENCANA BOGAUGM
2002
6/AJUPAYA POLISI DLM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLRES KULON PROGOUWM
2004
7/AJPERAN LBH YOGYA DLM  MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL KEPADA MASYARAKATUNCOK
2003
8/AJPERANAN JAKSA DLM PENGAWASAN NARAPIDANA YG MENERIMA PELEPASAN BERSARAT DI KOTA YOGYAKARTAUAJY
2000
9/AJPENEGAKAN HUKUM UU HAK CIPTA NO 12 TH 1997 TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCDUII
2003
10.A/AJPROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DI DALAM RUMAH TANGGA2005
11.A/AJPENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAKUAJY
2004
12/AJPENARIKAN KETERANGAN SAKSI DI MUKA SIDANG PENGADILAN TERHADAP PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN DI WIL HUKUM PN SLEMANUGM
2003
13/AJEKSISTENSI PIDANA DENDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAKUAJY
2002
14/AJKEBERADAAN ASAS LEGALITAS DLM DINAMIKA PERUBAHAN PERILAKU MENYIMPANG MASYARAKAT (TINJAUAN SOSIO;OGI HUKUM)UII
2003
15/AJKUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA DARI AKIBAT PENYALAHGUNAAN KOMPUTERUAJY
1994
16/AJPEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KLAS IIA PONTIANAK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1995UGM
2002
17/AJPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA DAN UPAYA REHABILITASINYA2004
18/AJPEMBERIAN PEMBEBASAN BERSARAT KEPADA NARAPIDANA YG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LP KELAS II A WIROGUNAN YKUGM
2000
19/AJSISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROP DIY)JANABADRA
2005
20/AJPELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI LP LUBUK LINGGAUUII
2001
21/AJPENGEMBALIAN HARTA NEGARA AKIBAT PERBUATAN PIDANA KORUPSIUGM
1996
22/AJPENANGGUHAN PENAHANANTERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANAUJB
2006
23/AJKEDUDUKAN AHLI DLM TAHAP PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DAN KEKUATAN PEMBUKTIANUII
2002
24/AJPENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN KHUSUSNYA PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI PN YK)UWM
2003
25/AJUPAYA PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DLM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIAUJB
2005
26/AJTINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DLM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKANUJB
2006
27/AJPERTANGGUJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGUMY
2006
28/AJMODUS OPERANDI PENYELUNDUPAN MOBIL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI BATAMUNPROK
2006
29/AJTINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAANUAJY
2002
30/AJPENERAPAN UU NO 8 TH 1992 OLEH PENYIDIK DLM  RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERUPA FILM DAN FORMAT VCD DI YKUAJY
2005
31/AJPERAN REKONTRUKSI DLM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES KULON PROGO)UWM
2006
32/AJKONTROVERSI PERAN ADVOKAD DLM PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKAUII
2003
33/AJJENIS, FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD/DVD DI YKUII
2002
34/AJIMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DLM PERAWATAN TAHANAN DI RUTAN KLAS II B WONOSARIUWM
2006
35.A/AJFAKTOR-FAKTOR YG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMURUNPROK
2005
36.A/AJPERTIMBANGAN JAKSA DLM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YG DILAKUKAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI YKUNCOK
2005
37/AJTINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM PN YKUJB
2005
38/AJPERANAN BAPEPAM DLM MENGUNGKAP KEJAHATAN PASAR MODALUJB
2005
39/AJUPAYA POLISI DLM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH POLTABES YKUAJY
2007
40/AJPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM DELIK KORUPSIUGM
2006
41/AJPROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MENURUT UU NO 15 TH 2002 JO UU NO 25 TH 20032007
42/AJPERANAN DESTASEMEN 88 DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME2006
43/AJPERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  (LSM) DLM MEMBERANTAS KORUPSI DI DIYUAJY
2005
44/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DI PN YKUAD
2005
45/AJPROSES PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT OLEH HAKIM DALAM PERKARA PIDANAUJB
2008
46/AJPERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA THD NARAPIDANA DLM MENJALANKAN HUKUMAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN WIROGUNANUNPROK
2005
47/AJPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGUNPROK 2008
48/AJPERANAN POLISI DLM PENANGGULANGAN KASUS PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (STUDI KASUS POLDA DIY)49/AJ
49/AJTINJAUAN YURIDIS KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILANUAD
2002
50/AJPELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI YKUAJY
2006
51/AJFUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  (STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA DIY YK)UAJY
2005
52/AJPELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DI RS GHRASIA DAN REHABILITASI SOSIAL DI PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA SEHAT MANDIRI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKAUAJY
2006
53/AJRELEVANSI PIDANA MATI DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAUAJY
2008
54/AJTINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP INFORMED CONSENTUNCOK
2008
55/AJTINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DAN UNSUR-UNSUR  PIDANA YG TERKANDUNG DI DLMNYA  DLM KAITANNYA DG HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIAUGM
2002
56/AJPARTISIPASI MASYARAKAT DLM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KOTA YKUNCOK
2003
57/AJTINJAUAN HUKUM TERHADAP ISTRI SBG KORBAN KEKERASAN PSIKIS DLM RUMAH TANGGA
59/AJKAJIAN HAK MELAKUKAN ABORSI AKIBAT PERKOSAANUAJY
2007
60/AJFUNGSIONALISASI UU NO 23 TH 2002 DLM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DIWILAYAH KOTA YKUAJY
2003
61/AJPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU MATIUJB
2009
62/AJPERANAN BANK INDONESIA DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKANUGM
2008
63/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN  PIDANA KASUS KORUPSIUNCOK
2008
64/AJKEKERASAN TERHADAP ANAK DALM KELUARGA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGIUAJY
2004
100/AJPENERAPAN UU NO 22 TH 1997 TTG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA BALI)2001
101/AJPERANAN POLRI DLM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN TELEPON (STUDI DI POLRES MALANG)2001
102/AJTUNTUTAN GANTI RUGI DLM PRAPERADILAN (STUDI DI PN SIDOARJO)2000
103/AJPERANAN PENYIDIK DLM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES DIY)2000
104/AJ
105/AJPELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KEJAHATAN KORUPSI (STUDI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA)1999
106/AJPEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LP ANAK BLITAR1999
107/AJTINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM ASURANSI JIWA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI AJB BUMIPUTERA 1921 MALANG)1999
108/AJPERANAN POLRI DLM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DG KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)1999
109/AJPEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGULANGANYA (STUDI DI PN TANJUNG PINANG RIAU)1999
110/AJPELAKSANAAN EKSEPSI DLM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES PAMEKASAN MADURA)1998
111/AJ
112/AJ
113/AJTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YG DILAKUKAN OLEH REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI POLRESTA BLITAR)1998
114/AJTINDAK PIDANA KELALAIAN PENJAGA PALANG PINTU KERETA API YG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS  (STUDI DI PN SURABAYA DAN STASIUN GUBENG SURABAYA)1998
115/AJPEMBINAAN TERHADAP REMAJA YG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN OBAT PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DERAH JATIM)1998
116/AJPERBUATAN CAROK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POLRES PAMEKASAN MADURA)1998
117/AJPENYITAAN BARANG BUKTI DLM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES MALANG)1998
118/AJPENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES MALANG)1998
119/AJPUTUSAN HAKIM TTG TUNTUTAN GANTI RUGI DLM SUATU PERKARA TINDAK PIDANA1998
120/AJ
121/AJPERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DLM TINDAK PIDANAKHUSUS (STUDI DI KAJAKSAAN NEGERI MALANG)1998
122/AJPERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI PN TULUNGAGUNG)1997
123/AJ
124/AJPERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBINAAN ANAK YG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN MALANG)1997
125/AJPERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI1997
126/AJPEMBINAAN ANAK DI LP ANAK BLITAR1997
127/AJTINDAK PIDANA DESERSE YG DILAKUKAN OLEH ABRI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WIL. DESTASEMAN POLISI MILITER V/3 MALANG)1997
128/AJPENTINGNYA TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES MALANG)1997
129/AJVISUM ET REPERTUM DLM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI RSUD DR SAIFUL ANWAR MALANG DAN PN MALANG)1997
130/AJPERANAN KORBAN KEJAHATAN DLM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)1997
131/AJPENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI WIL HUKUM PN MALANG)1997
132/AJPERANAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DG KEKERASAN (STUDI DI WIL POLWILTABES SURABAYA)1997
133/AJ
134/AJPERANAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JATIM)1996
135/AJPERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI WIL HUKUM PN DENPASAR)1996
136/AJPENYELESAIAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK YG DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM  MENJAHTUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI PN KEDIRI)
137/AJTINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI PN SIDOARJO)1996
138/AJPENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YG DILAKUKAN OLEH ABRI (STUDI KASUS DI DETASEMEN POLISI MILITER V/3 MALANG1996
139/AJ
140/AJPELAKSANAAN PENAHANAN MENURUT KUHP (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)1996
141/AJPEMBAJAKAN KASET VIDIO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KODYA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG)1996
142/AJTINDAK PIDANA PENGGELAPAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ASURANSI JIWA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI DI PN SIDOARJO)1996
143/AJPENOLAKAN PARA PIHAK TERHADAP PUTUSAN PERADILAN AGAMA DALAM HAL WARIS (STUDI DI PA MALANG)1996
144/AJPERANAN SATUAN KEAMANAN DALAM PENGAMANAN TKP DAN BARANG BUKTI (STUDI DI POLRES MALANG)1996
145/AJPERANAN RESERSE DLM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT MALANG)1995
146/AJPERANAN VISUM ET REPERTUM SBG ALAT BUKTI DLM TINDAK PIDANA YG DILAKUKAN DG KEKERASAN (STUDI DI WILAYAH KAB. MALANG)1995
147/AJPEMBERATAN PIDANA PADA RECIDIVIST (STUDI DI PN MAJALENGKA JABAR)1995
148/AJPERANAN JAKSA DLM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA SUBVERSI (STUDI DI PN DAN KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO)1995
149/AJPELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI POLRESTA MALANG)1995
150/AJPERTIMBANGAN HAKIM DALAM
151/AJPENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PN MALANG)1995
152/AJPENCURIAN KAYU JATI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI DI PN BANGIL KAB. PASURUAN)1995
153/AJTINJAUAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DLM PRAKTEK DI PERUSAHAAN (STUDI DI PERUSAHAAN ROKOK JAGUNG PADI MALANG)1995
154/AJTINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)1994
155/AJPENERAPAN KETENTUAN PIDANATERHADAP TINDAK PIDANA DI BDC PERBANKAN (STUDI DI KEJAKSAAN DAN PN MALANG)1994
156/AJPERANAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN BLITAR)1994
157/AJFUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DLM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES BOJONEGORO)1994
158/AJPENCURIAAN SEPEDA MOTOR  (CURANMOR) DAN USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI POLRESTA MALANG)1994
159/AJTINJAUAN PENERAPAN PASAL 360 KUHP TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI DI PN MALANG DAN POLRESTA MALANG)1994
160/AJPERANAN JAKSA DLM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUBVERSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)1994
161/AJPERANAN SATUAN KEAMANAN DALAM PENGAMAN TKP DAN BARANG BUKTI1996
162/AJTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI DI POM DAM IX /UDAYANA)1996
163/AJPEMALSUAN BILYET GIRO DAN UPAYA PENANGGULANGANYA(STUDI DI POLRESTA MALANG)1996
164/AJ
165/AJPERANAN HAKIM DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YG BERKAITAN DG KASUS CAROK (STUDI KASUS CAROK DI PN AMPANG MADURA)1995
166/AJTAJEM KAITANNYA DG PERJUDIAN SETELAH BERLAKUNYA PERDA NO 5 TH 1978 (STUDI KASUS DI KAB. BULELENG/BALI)1995
167/AJTINDAK PIDANA PENADAHAN DLM HUBUNGANNYA DG TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI MALANG)1996
168/AJPENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DLM PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI PN MOJOKERTO)1996
169/AJPERANAN KUA DLM MENEKAN PERKAWINAN DI BAWAH USIA MINIMUM PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TH 19741996
170/AJTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI DI POM DAM IX/UDAYANA)1996
171/AJKEWAJIBAN SUMPAH BAGI DOKTER DLM MEMBERIKAN KETERANGAN DI MUKA PERSIDANGAN (STUDI DI PN SIDOARJO)1996
172/AJPERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI DI PN MALANG DAN RSJ PUSAT LAWANG MALANG)1996
173/AJUPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI NOVASI1996
174/AJMASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WIL. KAB. DATI II JEMBER)`996
175/AJPERANAN KEPOLISIAN DLM MENANGGULANGI KEJAHATAN  SEKSUAL YG DILAKUKAN OLEH REMAJA (SUATU PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN KRIMINOLOGIS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG)1996
176/AJPELAKSANAAN PUTUSAN PIDANAPENJARA DENDA DAN UANG PENGGANTI DLM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI WIL HUKUM PN MALANG DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG)1996
177/AJ
178/AJPENCURIAN PULSA TELEPON DG MENGGUNAKAN KARTU TELEPON UMUM ILEGAL (STUDI DI WIL HUKUM PN MALANG)1996
179/AJPEMBEBASAN BERSYARAT SBG SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LP KELAS 1 MALANG)1996
180/AJPELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA TERHADAP BARANG BUKTI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)1996
181/AJTANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM KERETA API DLM PERJANJIANPENGANGKUTAN ORANG DAN BARANG (STUDI DI KANTOR PUSAT PERUMKA BANDUNG)1996
182/AJPERANAN VISUM ET REPERTUM DLM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO)1996
183/AJTINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN  (STUDI KASUS DI WIL HK PN JOMBANG)1996
184/AJEUTHANASIA DAN PROSPEKSI PENGATURANNYA DLM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI DI WIL HUKUM PN MALANG)1999
185/AJPENGANIAYAAN RINGAN DG PUTUSAN PIDANA BERSYARAT1993
186/AJPEMBAHASAN TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN DLM RANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS  JALAN1994
187/AJHAK-HAK DARI SEORANG TAHANAN PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA1995
188/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN PDA TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DLM PROSES PERKARA PIDANA
10/AJFAKTOR KESULITAN PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN1995
11/AJTUNTUTAN DAN PUTUSAN PERKARA PERZINAHAN MENURUT YURISPRODENSI1995
35/AJPERKEMBANGAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA KORUPSI2001
36/AJPERANAN OPERASI PATUH DLM PENEGAKAN TERTIB HUKUM LALU LINTAS1992
79/AJTINJAUAN SANKSI PIDANA DAN UPAYA LAIN DLM RANGKA RESOSIALISASI TUNAWISMA, TUNAKARYA DAN TUNASUSILA1991
65/AJPERTIMBANGAN HAKIM DLM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN YG DILAKUKAN OLEH ANAK2007
66/AJIMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN2009
67/AJPELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA2006
68/AJPERANAN KEPOLISIAN DLM MENANGANI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLSEKTA UMBULHARJO YK)2006
69/AJPERANAN POLRI DLM PEMBERANTASAN PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL2006
70/AJFUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DLM PENYIDIKAN THD TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI BREBES
Read Full

Entri Populer

 

© 3 Columns Newspaper Copyright by ALUMNI SMANSAMBA | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks