SMA Negeri 1 Ambarawa awalnya bernama SMA Negeri 2 Pringsewu, berdiri pada bulan Juli tahun 1987, dibawah pembinaan SMA Negeri 1 Pringsewu, berdiri diatas lahan hibah dari masyarakat Desa Ambarawa seluas 9.765 m². Diberi nama SMA Negeri 2 Pringsewu karena pada waktu itu Ambarawa masih berstatus desa yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Pringsewu. Penerimaan murid baru yang pertama pada tahun pelajaran 1987/1988 dengan jumlah siswa 80 orang terdiri dari laki-laki 34 orang siswa dan perempuan 46 orang siswa. Pelaksanaan kegiatan belajar dilaksanakan di SMAN 2 Pringsewu dibawah bimbingan 15 orang guru sampai dengan semester 2 yaitu seleseinya pembangunan gedung baru SMA Negeri 2 Pringsewu, yang terdiri dari 1 unit kantor dan 4 lokal ruang belajar serta 1 unit perpustakaan. Untuk pertama kalinya kepala sekolah dijabat kepala SMA Negeri 1 Pringsewu Bapak Drs. Bagaskoro.
Secara berturut-turut yang pernah menjabat kepala SMAN 2 Pringsewu adalah :
  1. Bapak Drs. Bagaskoro ( 1987 – 1989 Pjs.)
  2. Bapak Drs. Suharto ( 1989 – 1994 )
  3. Bapak Drs. Hasferi ( 1994 – 2001 )
  4. Bapak Drs. Suryadi ( 2001 – 2006 )
  5. Bapak Drs. Sugito, SE. ( 2006 – 2009 )
  6. Drs. Moch. Syaifuddin Zuhri (2009-2010)
  7. Drs. Dedi Rajenral (2010-sekarang)
Seiring dengan perkembangan Kabupaten Tanggamus dari 10 Kecamatan menjadi 28 Kecamatan (tahun 2008), maka desa Ambarawa yang tadinya ikut menjadi bagian dari Kecamatan Pringsewu berubah menjadi Kecamatan Ambarawa berdasarkan PERDA nomor 05 tahun 2005 . Dengan demikian SMA Negeri 2 Pringsewu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten tanggamus nomor 426/779/26/04/2007, berubah menjadi SMA Negeri 1 Ambarawa.
Perkembangan selanjutnya pada tahun pelajaran 2008/2009 SMA Negeri 1 Ambarawa ditunjuk sebagai salah satu dari 10 SMA yang ada di Kabupaten Tanggamus menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional. Perkembangan dan kemajuan demi kemajuan yang terjadi di SM A Negeri 1 Ambarawa dapat diikuti dalam profil sekolah ini.

Kamis

Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Perdata

1/AJIMPLIKASI AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIAUGM 2004
2/AJTANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLBI MELALUI SKIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM.UII 2004
3/AJMEKANISME PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI PEKERJA DI PT SARI HUSADA TBK., JOGYA.UGM 2003
4/AJTANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KARENA PENGARUH IKLANUII 2004
5/AJTINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PRODUSEN DENGAN PENGUSAHA RETAIL GOODS DI KOTA MADYA  JOGYAKARTAJANABADRA 1994
6/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT KERETA API (PERSERO) DENGAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNGUGM 2005
7/AJPENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JOGYAKARTAJANABADRA 2005
8/AJPELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK BPD DIY CAB. SLEMAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIAUII 2001
9/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KETENTUAN KONTRAK STANDAR PEMBERIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KEDIRI.UII 2003
10/AJTINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK KESELA MATAN DALAM DESIGN BANGUNAN DI D.I.Y.ATMA 2003
11/AJASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMPAH RUMAH SAKIT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN.  (STUDY KASUS DI RSU PANTI RAPIH’ATMA 1998
12/AJSTUDI PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG2005
13/AJPENGAWASAN BANK TERHADAP PRAKTEK PEMALSUAN SURAT TRANSFER UANGJANABADRA 2004
14/AJSTUDI PELEPASAN TANAH EKS BANGKOK UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN, KEC. PURBALINGGA, KAB. PURBALINGGA2005
15/AJHUBUNGAN HUKUM ANTARA PT TELEKOMUNIKASI DENGAN PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI DI KOTA SOLO.UJB 2000
16/AJPERJANJIAN MENGULANG SEWAKAN PADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA JOGYAKARTAUNCOK   2002
17/AJPELAKSANAAN EKSPORT IMPORT PADA BEBERA- PA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN KREDIT BERDOKUMEN DI SEMARANGUJB 2005
18/AJPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM YANG PEROLEHAN EFEKNYA MELALUI PRIVAT PLCEMENT PADA PT TERTUTUP DI INDONESIAUGM 1999
19/AJPERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERUMAH- AN DI KOTA MATARAM NTBUII 2003
20/AJPRINSIP KETERBUKAAN DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE DI PASAR MODALUII 2005
21/AJPELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOPIR BUS PARIWISATA DIENG TOUR TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUMATMA 2001
22/AJPERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA PADA PT MANDRIAN T-SHIRT, KLATENUJB 2005
23/AJPENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANUII 2005
24/AJPERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DENGAN LISENSI GNU GENERAL PUBLIC LICENSE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTAATMA 2002
25/AJPELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANGUII 2004
260/AJPELAKSANAAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT LAUT DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANGUII 2004
261/AJPERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEADER OF THE LAST RESORT DALAM PEMBERIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)UGM 2002
262/AJTINJAUAN TERHADAP ASURANSI KECELAKAAN DIRIANGGOTA (AKDA) BAGI ANGGOTA POLRI DAN PNS DI LINGKUNGAN POLRI DI DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTAUGM 2003
263/AJTANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PELAKSANA AN PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI D I YUGM 2002
264/AJREMOTE TRADING DI PASAR MODAL INDONESIAUGM 2002
265/AJTINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN KHUSUSNYA DI DIYUGM 2002
266/AJEKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KEMANGKON, KABUPATEN PURBALINGGAUGM 2003
267/AJPENETAPAN PRINSIP PERSEIMBANGAN DAN SUBROGASI DALAM HAL TIMBULNYA KLAIM DI PT ASURANSI SINAR MAS DENGAN LINGKUP KAJIAN ASURANSI SINAR MOBILUGM 2002
268/AJPENUTUPAN ASUMSI TANGGUNG JAWAB DALAM PENGANGKUTAN BARANG PADA PENGANGKUT UDARA DOMESTIK, GARUDA INDONESIA AIRWAYSUGM 2003
269/AJPELAKSANAAN THE FIVE C’S OF CREDIT ANALYSIS DALAM PEMBERIAN  KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKIN AN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI WILAYAH D I YUGM 2004
270/AJAKIBAT UMUM PENYERAHAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPALSUKAN DALAM LETTER OF CREDITUGM 2003
271/AJPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 DESIGN INDUSTRI DI PT DAGADU JOGYAKARTA DAN PERMASALAHANNYAUGM 2003
272/AJUPAYA BPR SEBAGAI PEMBERI KREDIT DALAM MENINGKATKAN PENGUSAHA GOLONGAN EKONO MI LEMAH DI D I Y DAN JATENGUGM 2003
273/AJKEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN RESIKO YANG DITETAPKAN OLEH PT (PERSERO) KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BERJANGKAUGM 2001
274/AJPERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG, HAK MEMPER OLEH INFORMASI DAN PRAKTEK PERSAINGAN CURANG, DALAM HAL TERJADI PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIRAHASIAKANUGM 2002
275/AJPENGUJIAN BERKALA PD KENDARAAN UMUM DI D IYUGM 2000
276/AJTINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERI) SEBAGAI PENJAMIN DALAM PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA YANG DIBUAT OLEH ANGGOTA KLIRING.UGM 2002
277/AJKEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAGER INVESTASI TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DALAM HAL REKSA DANA BUBARUGM 2000
278/AJPROFESIONALITAS APOTEKER SEBAGAI PELAKU USAHA DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENUGM 2003
279/AJFAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNA KANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI DIYUGM 2000
280/AJPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI JASA ANGKUTAN KERETA API SETELAH BERLAKUNYA UU No. 8 TH 1999 DI PT KERETA API DAOP III CIREBONUGM 2003
281/AJANALISIS YURIDIS PROSES MERGER BANK BUMI DAYA, BANK DAGANG NEGARA, BANK EKSPOR IMPOR, BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DAN BANK MANDIRI PERSEROUGM 2002
282/AJPENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI DI D.I.Y.UGM 2001
283/AJPELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (TASPEN) DI KAB. SLEMANUGM 2002
284/AJASPEK HUKUM DALAM BISNIS BANCASSURANCE DI D.I.Y.UGM 2005
285/AJ“PASSING OFF” SALAH SATU BENTUK PELANGGAR AN HUKUM TERHADAP MEREK DAN UPAYA HUKUMNYAUGM 2002
287/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI YANG DIGUNAKAN OLEH BEBERAPA LEMBAGA PERBANKAN DI DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RESIKO KEHILANGAN UANGUGM 2002
288/AJPELAKSANAAN ASURANSI PAKET POS KILAT KHU SUS TERHADAP KETERLAMBATAN, KERUSAKAN DAN KEHILANGAN PENGIRIMAN PAKET POS KILAT KHUSUSNYA DI PT POS INDONESIA (PERSERO) CAB. YOGYAKARTAUGM 2002
289/AJPENERAPAN ARBRITASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA DI BANK SYARI’AH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL (BASYARNAS)UGM 2004
290/AJTINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU No 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA PROP. D.I.Y.
300/AJPENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI (STUDI TERHADAP PENAMBANG PASIR DI SUNGAI LOK ULO KAB. KEBUMEN)UNSOED 2003
301/AJKEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN EMPAT MADZHAB BESAR)UII 2003
302/AJPERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN EMPAT MADZHAB BESAR)UII 2003
303/AJPENANGANAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PROSES PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN BEBAN BUNGA DI MUKA KEPADA PARA DEBITUR PADA PT BPR MATARAM GROUPUGM 2005
304/AJPELAKSANAAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTAUII 2005
305/AJEKSISTENSI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY) DALAM SISTEM HUKUM  PERJANJIAN INTERNASIONALUGM 2005
306/AJPELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CHINA DI KOTAMADYA YOGYAKARTAUNPROK 1992
307/AJTATA CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISANUII 1988
308/AJTANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT- AN TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN PADA PO PUTRA REMAJA DI JOGYAKARTAUII 2004
309/AJPELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN SLEMANUMY 2000
310/AJPELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI (SUATU STUDI KASUS DI KOTA TINGKAT II  MALANGATMA 1996
311/AJPERANAN SURAT BERHARGA L / C DALAM JUAL BELI PERNIAGAANUN HAS 1988
312/AJPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHA- DAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PADA DAERAH KABUPATEN SLEMANUGM 2006
313/AJTANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ATAS TERJADINYA KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BA  RANG DI PELABUHAN TANJUNG INTAN, CILACAP STUDI KASUS PADA PT VARUNA TIRTA PRAKASYUII 2001
314/AJPERANAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BARANG-BARANG TIRUANJANABADRA 1996
315/AJANALISIS PENANGANAN PENCEMARANUDARA PADA INDUSTRI PENGOLAHAN KAPUR UD ENAM DELAPAN MINERAL GAMPING UNTUK MEMENU- HI PERSYARAT BAKU MUTU LINGKUNGANUGM
1994
316/AJUPAYA PENANGGULANGAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN KAWASAN PANTAI PADANG, SEHUBUNGAN DENGAN PERENCANAAN TATA RUANG KOTA MADYA 1994UGM
1994
317/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BA- RANG / JASA SARANA PENDIDIKAN DAN ALAT-ALAT KANTOR IAIN SUNANKALIJAGA, JOGYAUAD
2004
318/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA  ANTARA PEMERINTAH KOTA JOGYAKARTA DENGAN PT PERWITA KARYA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG MEMANG SAKA ]AMRUT TIPE 2002UAD
2004
319/AJHAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMIN- AN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CABANG PURWOREJOWIDYA
2006
320/AJPERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN B U M N (PERSERO)UGM
2006
321/AJIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No 28 TAHUN 2004 DALAM PENGELOLAAN YAYASAN PERGURU AN TINGGI SWASTA DI DIYJANABADRA 2006
322/AJTINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGANATMA
2004
323/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING PADA PT PULAU SAMBU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR – RIAUUII
1997
323/AJTANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR DENGAN KAPAL TANKER DI INSTALASI SURABAYA GRUP JAWA TIMURUII
2003
324/AJPERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JALAN RAYA ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DI WILAYAH KALIMANTAN SELATANUII
2005
325/AJPELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA DI SURAKARTA.SLAMET RIYADI
2001
326/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDEN PADA DEALER MOBIL- STUDI KASUS PADA NASMOCO CABANG JANTI, JOGYAKARTAUGM
2007
327/AJTINJAUAN YURIDIS PENANAMAN MODAL PERSEROAN PT SARI HUSADA (MELALUI PENJUALAN SAHAM DI PASAR MODAL)UII
1992
328/AJPELAKSANAAN KEP MENAKERTRANS NOMOR 190 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, BAGI TENAGA KERJA HARIANLEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT JALA DONAN LUMINTU, CILACAP (KAJIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA HARIAN LEPAS)UII
2004
329/AJKOMPETENSI ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETAPERBANKAN SYARI’AHUAD
2006
330/AJPERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBUATAN REM KERETA API ANTARA KOPERASI INDUSTRI BATUR JAYA DENGAN ANGGOTA KOPERASI INDUSTRI BATUR JAYA DI DESA BATUR KEC. CEPER, KAB. KLATENATMA
1994
331/AJPERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DI PT. B P R SWADHARMA KASIHAN KAB. BANTUL.UMY
2004
332/AJKEBIJAKAN KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANG AN NEGARAUGM
2007
333/AJPERJANJIAN ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN PENGELOLA JASA TELEPON UMUM TUNGGU DI JOGYAKARTAUII
1997
334/AJPERKEMBANGAN INVESTASI ASING PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROPINSI RIAUUJB
2007
335/AJPERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI DAERAH KOTA JOGYAKARTAUJB
2007
336/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PARA NELEYAN YG TERGABUNG DLM KUD “MINO SAROYO” DG BPD DI KAB. CILACAPUII
2006
337/AJTANGGUNG JAWAB PENGUSAHA OTOBUSDLM PENGANGKUTAN DARAT TERHADAP KESELAMATANPENUMPANG (STUDI KASUS KECELAKAAN PO AO TRANSPORT DI SITUBONDO JAWA TIMUR)UII
2006
338/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK KAWEDAR BERDASARKAN UU NO 15 TH 2001UMY
2004
339/AJPEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI SEBELUMNYA2006
340/AJPELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GUNUNG SITOLI KAB. NIASUJB
2007
341/AJTINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERDATA DARI DOKTER DLM PERJANJIAN TERAPEUTIK DLM HAL MELAKUKAN OPERASI ATAU PEMBEDAHANUAJY
2004
342/AJPERJANJIAN SEWA BELI BARANG-BARANG ELEKTRONIK DAN FURNITUR DI PT COLUMBINDO PERDANA (COLUMBIA) CAB. YK DI DIYUJB
2006
343/AJPELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN OLEH PERUSAHAAN PT . ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA KEPADA SETIAP PENUMPANG DI YKUII
1999
344/AJSUATU TINJAUAN HUKUM TTG PENYELESAIAN PEMILIKAN TANAH-TANAH ABSENTEE DI KOTA DATI II SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PP NO 224 TH 1961UII
1996
345/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA WANITA PADA USAHA HIBURAN MALAM DI KOTA YKUAD
2005
346/AJIMPLEMENTASI UU NO 41 TH 2004 TH 2004 THD PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI YKUII
2007
347/AJPELAKSANAAN  PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHAROBAH PADA BAITUL MALAL WA TAMWIL (BMT) BINA IKHSANUL FIKRI DI YKUWM
2007
348/AJUPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK DLM KASUS PESTISIDA PALSU DI INDONESIAUGM
2003
349/AJPERJANJIAN KREDIT USAHA TANI (STUDI KASUS PADA KUD NGEMPLAK SLEMAN)UII
2000
350/AJTANGGUNG JAWAB DIREKTUR PADA PESEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU NO 1 TH 1995UII
2001
351/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN FIDUSIA PADA BPR BADAN KREDIT KEC. TALANG KAB. TEGALUII
2001
352/AJPELAKSANAAN KREDIT BANK ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA CAB.BANTUL DG PENGRAJIN GERABAH DI DESA WISATA KASONGAN BANTUL
353/AJPEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 DI PA SLEMANUJB
2001
354/AJPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DLM MELAKUKAN BELANJA  MELALUI TELEVISIUII
2001
355/AJKEKUATAN PEMBUKTIAN KARTU KREDIT DLM PROSES PERKARA PERDATAUNSOED
2005
356/AJTANGGUNG GUGAT PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DLM USAHA SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM AGUNG RIZKI DI YK)UII
2006
357/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN PADA PA KOTA YK (PUTUSAN NO 163/PDT.G/2006/PA.YK)UGM
2007
358/AJTINJAUAN PENATAAN HUKUM PABRIK TEKSTIL PT. COLOMBO KUDUS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIRUGM
2000
359/AJPERJANJIAN PEMBIAYAAN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCEPASUNDAN
2005
360/AJANALISIS TTG WEWENANG PERUM PEGADAIAN MELAYANI PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIASRIWIJAYA
2004
361/AJPENGHIBAHAN DR SUAMI KEPADA ISTRI DITINJAU DR KUH PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO 11/PDT,G/2002/PN KALIANDA ANTARA SETIAWAN NATAWIRA MELAWAN LILI KANALI)TARUMANEGARA
2005
362/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SWAGUNA DG JAMINAN PIHAK KETIGA SBG PENANGGUNG DI BANK PEMBANGUNAN DERAH DIY ( BANK BPD DIY) CAB. UTAMAUGM
2005
363/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA KOPERASI PENDAWA TAKSI YKUGM
2003
364/AJKEDUDUKAN JAMINAN DLM PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA PT.BRI (PERSERO) KANCAB. SYARIAH YKUII
2008
365/AJPERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT.BTN (PERSERO) KANCAB. KENDARI DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARAUJB
2007
366/AJPELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BUTON SERTA AKIBAT HUKUMNYA SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1TH 1974 DI KEC. WOLIO KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARAUJB
2008
367/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATIK LASEM DITINJAU DR INDIKASI GEOGRAFIS SESUAI DENGAN UU NO 15 TH 2001 TTG MEREKUGM
2006
368/AJPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN UNDIAN BERHADIAH YG MENYESATKAN DAN MENIPU DI KOTA YKUAJY
2004
369/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DEALER MERPATI MOTOR YK DI KOTA YKUJB
2006
370/AJPERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DG JAMINAN BENDA BERGERAK DI PERUM PEGADAIANUJB
2006
371/AJUPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DITINJAU DR SISTEM PENGUPAHANNYA (STUDI PADA CV YANI’S SILVER KOTA GEDE YK)UII
2003
372/AJPERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI KOTAMADYA DATI II YK SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974UJB
1999
373/AJTANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR DLM PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN UDARA (STUDI KASUS PADA PT.BIROTIKA SEMESTER DHL. CAB. SEMARANG)UNDIP
1998
374/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI MALAYSIA (TINJAUAN YURIDIS TTG ASPEK PERJANJIAN KERJA)UAD
2003
375/AJPERANAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DLM PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT UU NO 10/1995 TTG KEPABENAN2001
376/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS TESTAMENTER YG SURAT KETERANGAN WARISNYA DIBUAT DI BAWAH TANGAN  (STUDI DOKUMENTER DI KOTA PONTIANAK)2001
377/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA YAYASAN ROROJONGGRANG SBG ROMBONGAN PENGISI DG PENGELOLA PASA PEMENTASAN SENDRATARI RAMAYANA DI CANDI PRAMBANANUGM
1999
378/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KIOS/LOS DI PASAR BERINGHARJO KOTA YKUMY
2006
379/AJSISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN YUSTISIAL DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YKUAD
2002
380/AJPERWALIAN BAGI YG BERAGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 19974 DI DAERAH KOTA YKUJB
2006
381/AJTANGGUNGJAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) CAB.YK TERHADAP PELAKSANAAN PENGIRIMAN WESELPOSUAJY
2004
382/AJANALISIS HUKUM TTG PELAKSANAAN PASAL 18 UU NO 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN JASA PENGANGKUTAN UDARAUAJY
2008
383/AJPELUANG PENDAFTARAN BUAH SALAK PONDOH SEBAGAI PRODUK KHAS INDONESIA BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFISUAJY
2005
384/AJPERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK DI INTERNETUJB
2008
385/AJTANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP KONSUMEN DLM PERJANJIAN JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DLM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI DI PT. ASLI MOTOR YKUAJY
2004
386/AJPERWALIAN BAGI YG BERAGAMA ISLAM  SETELAH BERLAKUKANNYA UU NO 1 TH 1974 DI DAERAH KOTA YKUJB
2006
387/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA REKAMAN ALBUM SUPER BAND KOMPILASI ANTARA D’OLDEN BAND DG SHELMER RECORDS JAKARTAUGM
2008
388/AJPENYELESAIAN SENGKETA PEWARISAN SECARA AB-INTESTATO DLM HUKUM PEMBUKTIAN KHUSUSNYA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA ETNIS TIONGHOAUAJY
2007
389/AJKEGIATAN SERTIFIKASI TANAH MASSAL SWADAYA DI KOTA SEMARANGUNDIP
2006
390/AJTANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTORUNDIP
2007
391/AJJAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMENANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MENURUT PP NO 24 TH 1997 DI KEC. PLUMBON KAB. CIREBONUNDIP
1999
392/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. TOSSA SALIMAS FINANCE CAB. SEMARANGUNDIP
2007
393/AJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENPADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN RODA DUA DI PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CAB. SEMARANGUNDIP
2007
394/AJPENDAFTARAN TANAH SECARA MASAL SWADAYA DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KELURAHAN CANDIREJO KEC. UNGARAN BARAT KAB. SEMARANGUNDIP
2007
395/AJTINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING (STUDI PADA PEKERJAAN OUTSOURCING PT. PRAMUDITA PUTRA KARYA SEMARANG YG DI TEMPATKAN DI PERUSAHAAN DAERAH PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG)UNDIP
2007
396/AJTINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN ANTARA RELAWAN DG PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA DIY (PKBI-DIY)UGM
2004
397/AJTINJAUAN KRITIS YURIDIS TTG KEDUDUKAN SAKSI DLM KASUS PERCERAIANUJB
2003
398/AJPELAKSANAAN PENJUALAN AGUNAN SECARA LELANG EKSEKUSI TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN MELALUI BALAI LELANG SWASTA DALMAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH III JAKARTA KOTAUGM
2009
399/AJPELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DI BRI SUB AREA MIKRO BANTULUMY
2001
400/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI KUNINGAN JAWA BARATUAJY
2008
401/AJTANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DLM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI DI PT. ASLI MOTOR YKUAJY
2004
402/AJPERJANJIAN SEWA MENYEWA COUNTER PADA JOGJATRONIK MALL DI DAERAH KOTA JOGJAKARTAUJB
2009
403/AJPERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI PEGAWAI MARITIM DI DAERAH JAKARTA UTARAUJB
2008
404/AJPELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO 21 TH 2000 TTG SERIKAT PEKERJA DI PT. SARI HUSADA YKUII
2005
405/AJTINJAUAN HUKUM PENGAJUAN ITSBAT NIKAH DALAM KAITANNYA DG LEGALISASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA PENGADILAN AGAMAUGM
2003
406/AJPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DI PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN KUOTA 1% OLEH PERUSAHAAN UNTUK MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACATUAJY
2008
407/AJPELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN YG DIGUNAKAN OLEH PT. BANK MANDIRI YK DLM MELINDUNGI USAHANYA DARI RESIKO KEHILANGAN UANGUGM
2008
408/AJPERKAWINAN BAGI PNS SEJAK BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KAB. SLEMANUNPROK
2000
409/AJPELAKSANAAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA YKUNPROK
2000
410/AJPERLINDUNGAN HUKUM THD KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KAWASAN UMBULHARJO YKUII
2009
411/AJPENGUASAAN TANAH PT. KERETA API (PERSERO) OLEH MASYARAKAT DI DESA SOREANG, KEC. SOREANG, KAB. BANDUNG (STUDI TTG POTENSI KONFLIK TANAH DAN PROSPEK SOLUSINYA)STTN
2007
412/AJDAMPAK PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEKLANDREFORM THD ETOS KERJA PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI DESA WARNASARI KEC. PENGAKENGAN KAB. BANDUNGSTTN
2007
413/AJPELAKSANAAN PENJUALAN AGUNAN SECARA LELANG EKSEKUSI TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN MELALUI BALAI LELANG SWASTA DLM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. KANTOR WILAYAH III JAKARTA KOTAUGM
2009
414/AJPELAKSANAAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DLM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH III JAKARTA KOTAUGM
2008
415/AJPELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA BATAMUGM
2009
416/AJPERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PENGADAAN TANAH DLM RANGKA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA (STUDI DI PANTAI SIGANDU KEC. BATANG KAB. BATANG)STTN
2009
417/AJPEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DLM SISTEM ANGGARAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI BMT AL AMIN KEBUMEN)UGM
2009
418/AJOPTIMALISASI PAJAK DAERAH DLM MENSIASATI PENGHAPUSAN SISTEM HOLD HARMLESS DANA ALOKASI UMUM DI KOTA YKUGM
2009
419/AJPEMBERLAKUAN TARIF CUKAI ALKOHOL SPESIFIK DLM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI KOTA SURAKARTAUGM
2009
420/AJRETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP PEMBANGUNAN MENARA BTS (BASE TRANSCEIVER STATION) OPERATOR TELEPON SELULER DLM SISTEM TATA RUANG DI KOTA YKUGM
2009
421/AJKEBIJAKAN PUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DLM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI KAB. KARANGANYAR PRP. JAWA TENGAHUGM
2009
422/AJKEBIJAKAN PUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA HOTEL BINTANG DLM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI SERANG BANTENUGM
2009
423/AJPUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN THD WAJIB PAJAK LANJUT USIA DI KEC. BERBAH KAB. SLEMAN DLM SISTEM KEUANGAN DAERAHUGM
2008
424/AJPUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DLM SISTEM KEUANGAN NEGARAUGM
2009
425/AJFUNGSI ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DLM SISTEM ADMINISTRASI MODERN (SAM) PERPAJAKAN DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA BANTULUGM
2009
426/AJTANGGUNG JAWAB KONSULTANDLM KONTRAK KERJA PEKERJAAN SIPIL PROYEK PLTA SIPANSIHAPORAS DI TAPANULI TENGAHUII
2003
427/AJPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIAUJB
2002
428/AJPELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI YKUPN
2007

Entri Populer

 

© 3 Columns Newspaper Copyright by ALUMNI SMANSAMBA | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks